Pensiun

PERSIAPAN PENSIUN PURNA BHAKTI PNS

DASAR HUKUM :

  • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
  • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan kedelapan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/dudanya;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan perubahannya menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
  • Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/dudanya;
  • Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
  • Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun;
  • Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Prosedur Permohonan Masa Persiapan Pensiun (MPP) :

  • PNS yang akan mencapai Batas Usia Pensiun sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun, dapat menyampaikan permohonan masa persiapan pensiun;
  • Permohonan masa persiapan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diusulkan secara tertulis kepada :
    • Presiden melalui PPK bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan fungsional ahli utama; atau
    • PPK melalui PyB bagi PNS yang tidak menduduki jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan fungsional ahli utama.
  • Permohonan masa persiapan pensiun  diajukan  paling lambat 1 (satu) bulan sebelum menjalani masa persiapan pensiun;
  • Permohonan masa persiapan  pensiun dibuat menurut ketentuan peraturan yang berlaku;
  • Presiden atau PPK dapat menetapkan pemberian, penolakan, atau penangguhan masa persiapan pensiun;
  • Masa persiapan pensiun ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 pada bulan yang bersangkutan menjalani masa  persiapan pensiun.

BATAS USIA PENSIUN (BUP) :

  • Adalah batas usia PNS harus diberhentikan dengan hormat dari Pegawai Negeri Sipil.

BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI :

  1. 58 Tahun bagi Pejabat Administrasi. JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama dan Ahli Keterampilan;
  2. 60 tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi dan JF Ahli Madya;
  3. 65 tahun bagi PNS yang memangku Pejabat Fungsional Ahli Utama.

JENIS PENSIUN :

  • Non Batas Usia Pensiun (Non BUP);
  • Batas Usia Pensiun (BUP), PNS yang telah mencapai BUP harus diberhentikan dengan hormat sebagai PNS;
  • Pensiun Janda/Duda;
  • Pensiun Anak.

PROSEDUR PELAYANAN PENSIUN :

  • Membuat Daftar Nominatif PNS yang akan pensiun (Khusus Batas Usia Pensiun);
  • Mengumpulkan berkas usul pensiun dari instansi;
  • Meneliti berkas usul pensiun dan kelengkapannya;
  • Entri Data PNS yang diusulkan Pensiunnya dlm SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian);
  • Membuat Draf surat usulan pensiun;
  • Penandatanganan surat usulan pensiun;
  • Pengusulan pensiun ke Kanreg BKN/BKN Pusat;
  • Penerimaan nota persetujuan teknis (PERTEK) pensiun dari KanregI BKN/BKN Pusat;
  • Penyusunan SK Pensiun;
  • Penyiapan Administrasi dan Teknis Penanda tanganan SK Pensiun oleh PPK;
  • Penyerahan SK pensiun kepada ybs.

SYARAT/KELENGKAPAN BERKAS :

  • Surat pengantar usulan pensiun dari instansi;
  • Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 5 lembar;
  • DPCP (Data Perorangan Calon Penerima Pensiun) yang sudah diisi dan ditandatangani ybs;
  • Fotocopy legalisir SK CPNS / PNS;
  • Fotocopy legalisir SK Kenaikan Pangkat terakhir;
  • Fotocopy legalisir Kartu Istri/Suami;
  • Daftar susunan keluarga dari Desa/Kelurahan;
  • Fotocopy legalisir Kartu Keluarga;
  • Fotocopy legalisir Surat Nikah bagi PNS yang beragama Islam yang disahkan oleh KUA (apabila nikahnya di luar DIY disahkan oleh pemerintah kelurahan/desa setempat di mana ybs tinggal);
  • Fotocopy legalisir Surat Nikah bagi PNS yang beragama selain Islam yang disahkan kantor Catatan Sipil;
  • Fotocopy legalisir Kantor Capil Akte Kelahiran anak kandung (termasuk anak di luar tunjangan yang usia di bawah 25 tahun, belum menikah, belum bekerja tetap);
  • Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dalam 1 (satu) tahun terakhir dari instansi di mana ybs bekerja;
  • Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari instansi di mana ybs bekerja;
  • Daftar penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) 1 (satu) tahun terakhir;
  • Isiian FPP (Formulir Permintaan Pembayaran) Taspen bermeterai Rp 10.000;
  • Fotocopy buku tabungan/rekening bank (no. rekening bank);
  • Pas foto berwarna terbaru istri/suami ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar;
  • Surat Keterangan Kematian bagi pensiun janda/duda;
  • Surat Keterangan meninggal Dunia dari kepala OPD/SKPD bagi pensiun janda/duda;
  • Surat Keterangan kejandaan / duda.

FORMULIR PENSIUN ATAS PERMINTAAN SENDIRI :

From DRH

Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman

Daftar Susunan Keluarga

Form Kelengkapan Administrasi

Form Permohonan Pensiun

Pengantar OPD APS

Pengisian DPCP

Form Permohonan Ditujukan Bpati INHU

Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Proses Pidana

FORMULIR PENSIUN BATAS USIA PENSIUN :

Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Proses Pidana

Surat Pernyataan Tidak dijatuhi Hukuman Disiplin

Daftar Susunan Keluarga

Form DRH

Pengisian DPCP

Form Permohonan Pensiun BUP

FORMULIR PENSIUN JANDA – DUDA :

From DRH

Surat Pernyataan Tidak Pernah dijatuhi Hukuman Disiplin

Daftar Susunan Keluarga

Surat Keterangan Janda Duda

Blanko Permohonan Pensiun Janda Duda

Surat Keterangan Meninggal Dunia

Pengisian DPCP

Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Proses Pidana