Pensiun

PERSIAPAN PENSIUN PURNA BHAKTI PNS

DASAR HUKUM :

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan kedelapan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/dudanya;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan perubahannya menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/dudanya;
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun;
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Prosedur Permohonan Masa Persiapan Pensiun (MPP) :

PNS yang akan mencapai Batas Usia Pensiun sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun, dapat menyampaikan permohonan masa persiapan pensiun;
Permohonan masa persiapan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diusulkan secara tertulis kepada :
- Presiden melalui PPK bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan fungsional ahli utama; atau
- PPK melalui PyB bagi PNS yang tidak menduduki jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan fungsional ahli utama.
Permohonan masa persiapan pensiun diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum menjalani masa persiapan pensiun;
Permohonan masa persiapan pensiun dibuat menurut ketentuan peraturan yang berlaku;
Presiden atau PPK dapat menetapkan pemberian, penolakan, atau penangguhan masa persiapan pensiun;
Masa persiapan pensiun ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 pada bulan yang bersangkutan menjalani masa persiapan pensiun.

BATAS USIA PENSIUN (BUP) :

Adalah batas usia PNS harus diberhentikan dengan hormat dari Pegawai Negeri Sipil.

BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI :

58 Tahun bagi Pejabat Administrasi. JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama dan Ahli Keterampilan;
60 tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi dan JF Ahli Madya;
65 tahun bagi PNS yang memangku Pejabat Fungsional Ahli Utama.

JENIS PENSIUN :

Non Batas Usia Pensiun (Non BUP);
Batas Usia Pensiun (BUP), PNS yang telah mencapai BUP harus diberhentikan dengan hormat sebagai PNS;
Pensiun Janda/Duda;
Pensiun Anak.

PROSEDUR PELAYANAN PENSIUN :

Membuat Daftar Nominatif PNS yang akan pensiun (Khusus Batas Usia Pensiun);
Mengumpulkan berkas usul pensiun dari instansi;
Meneliti berkas usul pensiun dan kelengkapannya;
Entri Data PNS yang diusulkan Pensiunnya dlm SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian);
Membuat Draf surat usulan pensiun;
Penandatanganan surat usulan pensiun;
Pengusulan pensiun ke Kanreg BKN/BKN Pusat;
Penerimaan nota persetujuan teknis (PERTEK) pensiun dari KanregI BKN/BKN Pusat;
Penyusunan SK Pensiun;
Penyiapan Administrasi dan Teknis Penanda tanganan SK Pensiun oleh PPK;
Penyerahan SK pensiun kepada ybs.

SYARAT/KELENGKAPAN BERKAS :

Surat pengantar usulan pensiun dari instansi;
Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 5 lembar;
DPCP (Data Perorangan Calon Penerima Pensiun) yang sudah diisi dan ditandatangani ybs;
Fotocopy legalisir SK CPNS / PNS;
Fotocopy legalisir SK Kenaikan Pangkat terakhir;
Fotocopy legalisir Kartu Istri/Suami;
Daftar susunan keluarga dari Desa/Kelurahan;
Fotocopy legalisir Kartu Keluarga;
Fotocopy legalisir Surat Nikah bagi PNS yang beragama Islam yang disahkan oleh KUA (apabila nikahnya di luar DIY disahkan oleh pemerintah kelurahan/desa setempat di mana ybs tinggal);
Fotocopy legalisir Surat Nikah bagi PNS yang beragama selain Islam yang disahkan kantor Catatan Sipil;
Fotocopy legalisir Kantor Capil Akte Kelahiran anak kandung (termasuk anak di luar tunjangan yang usia di bawah 25 tahun, belum menikah, belum bekerja tetap);
Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dalam 1 (satu) tahun terakhir dari instansi di mana ybs bekerja;
Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari instansi di mana ybs bekerja;
Daftar penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) 1 (satu) tahun terakhir;
Isiian FPP (Formulir Permintaan Pembayaran) Taspen bermeterai Rp 10.000;
Fotocopy buku tabungan/rekening bank (no. rekening bank);
Pas foto berwarna terbaru istri/suami ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar;
Surat Keterangan Kematian bagi pensiun janda/duda;
Surat Keterangan meninggal Dunia dari kepala OPD/SKPD bagi pensiun janda/duda;
Surat Keterangan kejandaan / duda.